Notification

×

Iklan


Iklan




Warisan Politik Anti Kritik?

Selasa, 13 Juni 2023 | 18:20 WIB Last Updated 2024-03-04T06:31:49Z


KilasMalang.com -- Mengutip dari Twitter AHY mantan anak presiden indonesia ke 6 indonesia yang sempat menggemparkan laman twitter beliau “Lawan politik atau siapapun yang berbeda sikap atau berani mengkritik pemerintah atau pemimpin dianggap musuh negara. Sebaliknya, yang dianggap sebagai kawan atau sama cara berpikirnya akan di perlakukan secara spesial. Ini tidak adil”.

Penegakan hukum di Indonesia saat ini yang terkesan berat sebelah, terkesan pandang pilih dan tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Penegakan hukum yang seharusnya bisa bertanggung jawab, memberi kepastian kepada setiap masyarakat, tidak memihak dan tidak mudah di intervensi.

Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai yang sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran HAM atau pelanggaran hukum lainnya.

Dengan tidak adanya hukum yang berlaku, kehidupan masyarakat bisa kacau. Karena tanpa adanya hukum masyarakat tidak mempunyai pedoman atau petunjuk bagaimana cara berperilaku menjadi warga negara yang baik.

Hukum di Indonesia saat ini memanglah berat sebelah sehingga ada pihak yang di untungkan dan di rugikan. Banyak yang menyebutkan bahwa hukum di Indonesia tajam kebawah dan tumpul ke atas.

Golongan yang banyak diuntungkan dalam poliitik Indonesia hanya kaum elite. Apalagi menjelang pemilu 2024 ini ada segelintir kaum elite yang memanfaatkan keadaan untuk mengalihkan isu isu politik.

Dengan adanya campur tangan dari salah satu partai besar di Indonesia merupakan salah satu faktor yang membuat terjadinya kesenjangan keadilan hukum. Partai ini terkenal menjadi tempat tikus-tikus kecil berkembang biak mengisi kursi DPR.

Seharusnya pemerintah melakukan transparansi hukum agar masyarakat bisa lebih percaya terhadap kinerjanya.

Pemerintah tentunya harus melibatkan masyarakat juga dalam membenahi tatanan hukum di Indonesia agar terjalin kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Karena pada dasarnya Indonesia menganut sistem politik dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat.


Biodata Penulis
Nama: Devina Anggraeni
Universitas Muhammadiyah Malang
Prodi : Ilmu Pemerintahan angkatan 2022

TUTUP IKLAN
TUTUP IKLAN
×
Berita Terbaru Update